- REUTERS/Tom Heneghan
VIVA.co.id – Pemerintah membentuk tim khusus dalam rangka penyusunan paket kebijakan hukum yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo, setelah sebelumnya pemerintah telah meluncurkan belasan paket kebijakan ekonomi.
Tim tersebut akan dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang anggotanya juga berasal dari berbagai instansi terkait.
"Timnya yang mengatur dari Polhukam. Saya dari unsur Polri ada, jaksa, pengadilan peradilan, KPK, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian usai melakukan pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.
Menurut Tito, tim tersebut nantinya akan menginventarisasi sejumlah permasalahan dalam penegakan hukum di lndonesia. Selain itu, tim juga bertugas untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
"Paling tidak dengan minimal ini, langkah-langkah reformasi perubahan hukum itu terlihat oleh masyarakat. Termasuk di antaranya quick wins penanganan kasus korupsi dipertegas, penanganan kasus narkoba dipertegas," ujar Tito.
Jenderal bintang empat itu menyebutkan, produk dari tim nantinya berupa rekomendasi kepada Presiden Jokowi.
"Untuk mungkin dibuatkan semacam perpres (peraturan presiden) atau apapun namanya juga, atau kebijakan yang membuat percepatan perbaikan hukum," katanya. (ase)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
