- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ratu Hemas beserta jajaran Anggota DPD pada hari ini, Rabu, 28 September 2016, menyambangi kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam dan bersifat tertutup itu, intinya adalah meminta dukungan dari PKB, dalam penguatan fungsi dan kelembagaan DPD, dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Harapan kami, penguatan DPD sudah bisa terlaksana periode ini," ungkap Ratu saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu 28 September 2016.
Hemas menjelaskan, rencana menguatkan fungsi kelembagaan DPD diharapkan bisa setara dengan fungsi dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab sampai saat ini, Hemas mengakui bahwa fungsi dan peran DPD saat ini masih terbatas.
"Kewenangan kami sekarang masih terbatas, khususnya yang berkaitan dengan daerah. Kami dituntut oleh konstituen di daerah karena kami tidak bisa ikut memutuskan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, ada setidaknya tiga isu utama terkait dengan penguatan fungsi dan kelembagaan DPD. Pertama, yakni tumpang tindihnya sistem ketatanegaraan presidensial.
"Kedua, fungsi dari DPD sendiri. Dan ketiga, keinginan untuk mematok perencanaan melalui penghidupan kembali GBHN," ungkapnya.
Secara garis besar, Muhaimin menegaskan, partainya akan kembali melakukan pertemuan lebih mendalam dengan DPD, terkait poin-poin mana saja yang nantinya akan dicantumkan dalam amandemen UU pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat mendatang.
"Dulu saya pernah bilang, DPD dibubarkan saja. Itu dalam rangka supaya tidak mandul fungsi, dan manfaat bagi masyarakat daerah. Kami sepakat melakukan pertemuan lebih mendalam," tegasnya.
