- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Jelang pesta demokrasi rakyat, Pilkada serentak yang sebentar lagi akan dirayakan bersama pada tahun 2017, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengimbau agar seluruh komponen dan elemen bangsa ini, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meski tentunya akan ada perbedaan pandangan dalam memilih calon kepala daerah masing-masing.
Selain itu, kata Taufik peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seyogyanya dijadikan acuan oleh seluruh stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perhelatan akbar demokrasi rakyat tersebut, agar ke depan tidak menimbulkan masalah/persoalan.
"Sebagai Pimpinan DPR RI, Saya mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang melarang seluruh menteri, pejabat/pimpinan/petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah untuk kampanye Pilkada 2017," ujar Taufik Kurniawan lewat siaran pers 7 Oktober 2016.
Akan tetapi ‘warning’ ini seharusnya, tambah Taufik bukan hanya sekedar peringatan/imbauan atau pelarangan semata, harus ada sangsi yang tepat bagi siapapun yang melanggarnya.
"Saya mengharapkan pemerintah ‘melegalkan’ larangan tersebut, seperti dengan mengeluarkan Kepres atau Perpres yang isinya melarang seluruh menteri, pejabat/pimpinan/ petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah untuk kampanye Pilkada 2017, serta sangsi bagi yang melanggar peraturan tersebut," ujar politisi PAN ini.
Dengan adanya Perpres/Kepres ini, sambung Taufik, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi menteri, pejabat/pimpinan/ petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah yang tentunya memiliki pengaruh dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye Pilkada.
"Nilai Pilkada Serentak sebagai perhelatan akbar demokrasi rakyat Indonesia tentunya akan tercoreng serta tidak lagi murni dan otomatis terdegradasi dimata publik, jika menteri, pejabat/pimpinan/petinggi lembaga negara termasuk non pemerintahan, tetap nekat ikut kampanye," katanya.
Lebih lanjut dijelaskan Taufik, dalam kesempatan ia mengimbau kepada kita semua rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada nanti, jangan golput, pilih calon kepala daerah yang benar-benar dapat mengemban amanat rakyat, memiliki program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat dan mampu mengembangkan daerah yang akan mereka pimpin ke depan.
"Jangan terpengaruh bujuk rayu apapun, apalagi sampai menjual suara kepada calon kepala daerah yang bermain money politik, Karena saya pastikan calon kepala daerah yang menggunakan money politik, tidak akan mengimplementasikan suara rakyat dalam setiap keputusan/kebijakan yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi kepala daerah," ujarnya. (webtorial)
