- Dok. PAN.
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai bahwa kontrak politik dengan warga menjadi hal yang penting. Asalkan, kata dia, kontrak politik tersebut tak bertentangan dengan undang-undang (UU).
"Tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Jangan sampai kontrak politik hanya untuk mengelabui atau angin surga," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.
Menurutnya, apabila ada kontrak politik, maka harus ada dalam rangka memberikan pencerahan terhadap masyarakat, melakukan pendidikan politik dan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung.
"Bukan dalam rangka dikibuli atau dibohongi dengan janji yang tidak mendidik. Tapi kalau kontrak politik dalam rangka menata Jakarta lebih baik sesuai peraturan perundang-undangan," kata Yandri.
Sebelumnya, saat menyambangi warga di rumah susun (rusun) Sindang, Koja, Jakarta Utara, Selasa, 11 Oktober 2016, bakal calon Gubernur Agus Yudhoyono berbicara soal sikapnya terkait kontrak politik.
"Saya paling menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik. Buat saya bagi seorang gubernur insya Allah terpilih, kontrak politik itu dilakukan pada saat dia sumpah dan dilantik menjadi gubernur," ujar Agus.
Agus dan Sylviana Murni didukung maju ke Pilkada Jakarta oleh Partai Demokrat, PAN, PKB dan PPP. (ase)
Darmizal Sebut Somasi SBY Tidak Memiliki Dasar Hukum
Somasi tersebut, kata Darmizal, dirasa sangat konyol untuk dilakukan, karena kubu AHY sudah membawa sengketa ke pengadilan
