- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan merespons kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung mendatangi lokasi operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan pada Selasa petang, 11 Oktober 2016.
Trimedya meminta agar para pengkritik tidak hanya melihat nominal uang hasil OTT khusus pungutan liar (pungli) yang kemudian disebutkan sebagai operasi pemberantasan pungli (OPP).
"Bukan itu yang dilihat. Ini momentum yang ingin diambil Jokowi untuk mengingatkan aparatur dan sipil jangan sampai pungli, yang paling kecil sampai yang besar. Apalagi kalau betul langsung sanksi pemecatan kepada pegawai," kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.
Wakil Ketua Komisi III ini mengingatkan, pungli adalah bagian dari korupsi. Kejadian kemarin menjadi tahap awal atau langkah momentum untuk membenahi masalah mendasar tersebut.
"Kalau kami lebih suka bicara pemberantasan korupsi. Tapi ini kan embrionya dulu. Pungli itu kan juga korupsi meski mungkin saat urus KTP hanya ngasih 200, sampai 300 ribu aja. Tapi itu kan korupsi juga," ujar Trimedya.
Oleh karena itu ia juga mengaku heran dengan munculnya sinisme terhadap Presiden Jokowi. Apalagi kata dia, ada anggapan bahwa aksi Presiden tersebut merupakan pengalihan atas isu penistaan agama yang tengah menimpa Ahok hingga berbuntut proses hukum.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap Jokowi berlebihan karena mendatangi lokasi OPP di Kementerian Perhubungan. Bahkan dia menilai hal tersebut bisa menjadi pengalihan atas sejumlah kasus yang tengah disoroti publik termasuk kasus penistaan agama yang dituduhkan terhadap Ahok.
"Enggaklah, Jokowi kan enggak ngurusin Ahok. Biar kami (PDIP) yang ngurusin Ahok," kata Trimedya lagi.
