- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA.co.id – Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan pemerintah pusat untuk netral dalam Pilkada DKI 2017. Hal ini menyusul mencuatnya kembali dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
PPP kubu Djan Faridz akhirnya mendukung Ahok-Djarot dan meminta Menkumham mengesahkan kepengurusan PPP kubu tersebut. Sementara PPP hasil Muktamar Pondok Gede dengan Ketua Umum Romahurmuziy, sebelumnya sudah mendapat SK Menkumham. PPP Romahurmuziy diketahui mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Walau dualisme mencuat, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN, Viva Yoga Maulady, mengatakan bahwa partai koalisi pengusung Agus-Sylvi tetap solid. Namun, dia meminta pemerintah tidak berpihak.
"Seharusnya pemerintah sebagai pembina politik bersikap netral, objektif, konsisten dan konstitusional," ujar Viva kepada VIVA.co.id, Selasa 18 Oktober 2016.
Dalam konflik PPP, menurutnya, pemerintah jelas sudah mengeluarkan SK yang sah bahwa kepengurusan PPP adalah kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede Jakarta. Namun anehnya, menurut dia, Menkumham Yasonna H Laoly mengaku, akan mengecek ulang permintaan kubu Djan Faridz. Atas dasar itu, Viva meminta pemerintah konsisten dengan putusannya.
"Jangan hanya kepentingan sesaat, misalnya soal Pilkada DKI kemudian menyebabkan konflik di internal PPP sendiri. Jika itu terjadi maka akan menyebabkan instabilitas politik nasional karena membawa konsekuensi politik yang luas bagi PPP," kata Waketum PAN itu.
Viva mengingatkan, pemerintah harus bertanggung jawab atas pembangunan demokrasi yang berkualitas melalui pembangunan sistem kepartaian di Indonesia.
"Demokrasi yang tercipta hari ini adalah investasi berharga bagi pembangunan politik nasional. Oleh karena itu jangan sampai pemerintah dianggap sebagai sumber konflik partai karena hal itu tidak sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi," katanya.
