- ANTARA FOTO/HO/Dodi
VIVA.co.id – Dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan desa tertinggal, dengan meningkatkan kualitas desa hingga menjadi desa mandiri. Komitmen ini menjadi salah satu langkah pemberantasan kemiskinan.
Anggota Komisi V DPR RI, Fathan Subchi, menilai pengelolaan dana desa sebesar Rp49 triliun harus menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam memangkas angka kemiskinan yang masih tinggi.
Hal ini dilakukan melalui pengelolaan dana yang tepat sasaran, efisien dan efektif, sehingga perekonomian desa diharapkan bisa berkembang dan menjadi sumber kehidupan masyarakatnya.
“Program dana desa merupakan sesuatu yang sudah sangat lama kita butuhkan. Pembangunan berbasis desa kita harapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, terutama kebutuhan lapangan kerja dan tekanan urbanisasi generasi muda desa,” kata Fathan melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id , Minggu 23 Oktober 2016.
Menurut politikus PKB ini, ribuan desa di Indonesia menghadapi masalah yang hampir sama, yaitu meningkatnya populasi usia kerja dan rendahnya ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini tidak segera diatasi akan melahirkan banyak persoalan baru, seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya.
Selain itu, rendahnya peluang kerja di desa akan membuat urbanisasi meningkat tajam, dan jumlah penduduk di pedesaan menurun.
"Data Bank Dunia mencatat bahwa populasi di desa pada 1995 masih mencapai 64 persen dan menurun hingga 46 persen tahun 2010. Bahkan di tahun 2050 diproyeksikan populasi masyarakat di desa hanya berkisar 33 persen," ungkapnya.
Terbatasnya mata pencaharian dan rendahnya upah di desa menjadi faktor yang berpengaruh melanggengkan kemiskinan. Atas dasar itu program dana desa harus diarahkan memberdayakan dan mendorong kreatifitas warga desa dalam membangun ekonominya.
Apalagi ditegah kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat di desa juga punya kesempatan yang sama untuk menjalankan usaha dari kampung halaman dan berhubungan langsung dengan konsumen di seluruh dunia.
"Itu sebabnya, pembangunan infrastruktur seperti internet di desa-desa harus dapat dioptimalkan. Kementerian Desa harus menjadi akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di desa. Program dana desa yang tepat sasaran akan menjadi salah satu kunci bagi berhasilnya pembangunan di desa,” katanya.
