- ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA.co.id – Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana, menganggap pernyataan SBY terkait intelijen terlalu berlebihan. Menurutnya langkah intelijen memberikan informasi di lapangan mengenai kondisi saat ini kepada Presiden Jokowi sebagai hal yang wajar.
"Tentu bukan masalah akurasi informasi intelijen, tetapi sebagai analisa dan antisipasi dari intelijen dianggap wajar. Karena bagaimanapun tekanan terhadap Ahok dalam masalah dugaan penistaan agama akan berdampak pada Pilkada DKI," kata Dadang saat dihubungi, Rabu 3 November 2016.
Namun bila SBY berpendapat lain menurutnya adalah hal biasa. "Ya tentu itu hak Pak SBY untuk menilai seperti itu. Tetapi tentunya perkembangan politik yang dinamis dalam Pilkada DKI, semua tokoh turun, apalagi dibungkus SARA. Persoalan menjadi tidak sederhana lagi," paparnya.
Menurut anggota Komisi X DPR RI ini, dinamika Pilkada DKI Jakarta menjadi menarik karena tokoh besar partai berada di belakang para kandidat calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada, Februari mendatang.
"Di situ ada Agus-Sylvi yang di belakangnya ada Pak SBY. Ada Ahok-Djarot yang di belakangnya ada Bu Mega, dan ada Anies-Sandi yang di belakangnya ada Pak Prabowo. Jadi kalau intelijen mengantisipasi keterlibatan itu sebagai upaya berjaga-jaga, bukan tandingan," paparnya.
Dadang menjelaskan intelijen bekerja dengan parameter yang jelas. Hal ini berbeda dengan media sosial. "Kalau medsos semua orang tahu bahwa informasi apapun bisa mudah ditiupkan oleh siapapun," ucapnya.
Dalam masalah ini, menurut Dadang, sikap Jokowi sudah jelas mendorong proses hukum berjalan dan komunikasi dengan para tokoh nasional dilakukan. "Presiden sudah tepat, tinggal yang lain tidak manas-manasin," ucapnya.
Selain itu, Dadang berharap selain menemui Prabowo dan para tokoh ulama dari ormas islam Jokowi mau menemui SBY. "Pandangan saya, lebih baik dijalin komunikasi antara Pak SBY dengan Pak Jokowi ini agar suasana makro politik tetap tenang dan terjaga dengan baik," katanya.
