- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengkritik Polri soal pernyataan adanya aksi makar. Didik meminta institusi tersebut lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi seperti itu.
"Kalau berwacana tidak dapat membuktikan apa yang disangkakan, ini akan memberikan efek yang sangat buruk berupa kepercayaan publik terhadap Polri sendiri," kata Didik di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 21 November 2016.
Anggota Komisi III DPR ini meminta polisi menindaklanjuti informasi yang mereka terima terkait upaya makar tanpa berwacana. Jika tidak, justru akan meresahkan masyarakat.
"Lakukanlah tindakan. Wacana hanya akan menimbulkan kegaduhan, kekhawatiran kepada publik," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa langkah konkrit dan aksi Polri lebih penting dilakukan saat ada kabar negatif seperti ini, dari pada hanya menyampaikan pesan.
"Jangan seperti pengamat," katanya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin, 21 November 2016, menegaskan jika aksi demo nanti untuk menggulingkan pemerintah, maka itu sudah membuat negara dalam negara atau makar.
"Kalau bermaksud menguasai itu jelas melanggar hukum, dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk makar," kata Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Menurut Tito, aksi itu direncanakan akan menguasai Gedung DPR dan MPR.
"Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha dalam tanda petik," tuturnya.
Namun, Tito menegaskan, Polri bersama TNI akan melakukan upaya-upaya pengamanan dan pencegahan gedung DPR-MPR agar tidak diduduki oleh massa aksi tersebut.
"Bila terjadi, kami akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas, terukur, sesuai dengan peraturan undang-undang kita. Tegakkan hukum, baik yang melakukan dan menggerakkan itu," kata Tito.
Tito mengaku mendapat informasi bahwa agenda unjuk rasa nanti bukan hanya terkait proses hukum terhadap kasus penistaan agama. Tapi ada agenda lain.
"Agenda politik lain, di antaranya adalah upaya melakukan makar. Bila itu terjadi, kami lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.
Ratusan ribu umat muslim turun ke jalan pada 4 November lalu menuntut Basuki Tjahaja Purnama ditangkap dan ditahan karena diduga melakukan penistaan Alquran. Kini, mereka berencana menggelar aksi serupa pada 25 November atau 2 Desember karena tuntutannya belum dipenuhi.
