- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menginstruksikan pada para gubernur mewaspadai empat poin kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. Pertama, faktor gangguan alam dengan cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain.
"Kedua adalah faktor keamanan yang meliputi terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Dialog Terbuka Bersama Seluruh Gubernur se-Indonesia, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Ketiga, lanjut Tjahjo, faktor politik. Meliputi daftar pemilih tetap yang belum selesai dan putusan MK terkait cuti kampanye Pilkada. Dan keempat, faktor lainnya seperti distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia secara politik dan keamanan.
Atas dasar itu, Tjahjo menginstruksikan kepada para gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan. Langkah itu untuk deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas yang memengaruhi dinamika politik lokal. Selain itu, Tjahjo mengingatkan pentingnya mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat lainnya dalam kondisi saat ini.
"Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada Serentak 2017," ujarnya.
Tjahjo memerintahkan agar para gubernur meredam potensi instabilitas dan memelihara kondisi damai. Langkah itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya memperhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan pelayanan publik yang baik, mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
Dia menambahkan bahwa upaya tersebut harus diperkuat dengan pengembangan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menghormati suku, bahasa dan adat istiadat setiap orang.
"Yang terpenting mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinekaan tunggal ika," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
