- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus.
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, belum tentu menjadi Ketua DPR lagi. Meskipun sudah diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
Menurut Aburizal, masalah tersebut membutuhkan keputusan dari Dewan Pembina. Hal itu sebagaimana termuat dalam pasal 21 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, bahwa keputusan-keputusan strategis partai harus dibicarakan oleh DPP dan Dewan Pembina.
"Dan tentu saya katakan bahwa Dewan Pembina belum mengambil satu sikap (mengenai Setya Novanto)," kata ARB di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 25 November 2016.
Tokoh yang akrab disapa ARB itu memiliki pandangan mengenai posisi Ketua DPR bila dijabat oleh Ketua Umum Golkar. Pertama, ARB melihat bahwa institusi DPR dan Partai Golkar sama-sama penting, dan kedua perlu ada yang didahulukan, sehingga konsentrasi tidak terpecah nantinya.
"Misalnya yang satu didahulukan yaitu kami dahulukan DPR maka Partai Golkar (nanti bisa) berpencar-pencar karena waktunya tidak cukup, demikian pula kalau Partai Golkar yang didahulukan bagaimana nanti dengan DPR-nya kan," kata ARB yang ditemani Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung tersebut.
Meski begitu, ARB menuturkan, bahwa pihaknya belum memutus apapun mengenai masalah ini. Sore ini, Dewan Pembina baru akan mengadakan rapat bersama para pengurus DPP, membahas masalah Setya Novanto.
"Tapi bagaimanapun kami baru rapat nanti," kata ARB.
Akbar Tandjung pada kesempatan sama, pun sependapat dengan ARB, bahwa Ketua Umum Partai Golkar harus fokus dengan satu jabatan. Sehingga konsentrasi kerjanya tak terpecah.
"Kalau dari saya tadi dikatakan oleh Pak Aburizal bahwa kami sepakat dalam mengemban tugas berkaitan dengan posisi seseorang memang sebaiknya seseorang itu fokus dalam melaksanakan tugasnya. Karena kami ingin supaya partai itu, terutama dalam perspektif partai, ingin supaya partai kita ke depan ini semakin baik," kata Akbar.
Mantan Ketua DPR itu juga setuju bila dikatakan DPR dan Golkar sama-sama strategis dan sangat penting. Karena itu, menurut Akbar, seharusnya Novanto bisa memilih salah satunya.
Bila pilihan itu dalam kaitan posisi partai, kata Akbar, maka tentu prioritasnya atau fokusnya pada tugas-tugas partai. Namun jika pilihannya itu dalam kaitan kenegaraan, kata Akbar, fokusnya ya lebih pada kenegaraan, dalam hal ini adalah lembaga DPR.
"Tinggal sekarang harus ada pilihan. Memang seorang pemimpin saat-saat tertentu seringkali dihadapkan satu pilihan. Dan pilihan itu tentu ada parameternya, ada tolak ukurnya," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengeluarkan putusan Nomor KEP-176/DPP/Golkar/XI/2016 tertanggal 21 November 2016. Isinya adalah soal pemberhentian Ade Komarudin sebagai Ketua DPR dan menunjuk Novanto sebagai penggantinya.
(mus)
