Isu Rohingya

PKS Minta Pemerintah Diplomasi Kemanusian dengan Myanmar

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini
Sumber :

VIVA.co.id – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap, pemerintah menangkap kepedulian rakyat Indonesia terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Hal tersebut dilakukan dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif.

5 Angkatan Laut dengan Armada Terbanyak di Asia Tenggara, Posisi Indonesia Mencengangkan

"Liputan media yang memberitakan kekerasan dan penyiksaan terhadap etnis Rohingya telah menjadi viral di sosial media dan menimbulkan keprihatinan bahkan gerakan kepedulian di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus sigap menyikapinya dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif," kata, Jazuli kepada VIVA.co.id, Senin 28 November 2016.

Repons tersebut menurut Jazuli bukan saja sebagai bentuk kepedulian atas kemanusiaan dan hak asasi manusia universal tapi juga amanat konstitusi, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi serta dalam rangka membebaskan penduduk dunia dari penjajahan dan penindasan.

Ritual Mistis Junta Myanmar Tak Mempan! Rathedaung Jatuh ke Tangan Sekelompok Bersenjata Etnis

"Indonesia bisa menjadi model bagi dunia, khususnya Myanmar, bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara penduduk mayoritas dan minoritas," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan, bahwa di Indonesia tidak ada masalah dengan kaum minoritas, semua hidup berdampingan secara damai karena saling menghormati dan menghargai kebhinnekaan. "Tidak ada orang disiksa di Indonesia karena keyakinan dan statusnya sebagai minoritas," ucapnya.

5 Kekejaman Junta Militer Myanmar, Salah Satunya Hukum Mati Pelajar

Jazuli menambahkan, siapapun yang melanggar hukum, dari kelompok manapun, harus ditindak dan diproses secara hukum. Dan hal ini (hukum yang berkeadilan) menjadi kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia.

"Dengan modal tersebut Indonesia bisa memainkan peran kuat dalam mendorong resolusi dan terminasi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar baik melalui saluran bilateral, regional Asean, maupun multilateral," katanya.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya