Saat Jokowi-Muhaimin Debat Soal PKB 'Dinomorduakan'

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Agus Rahmat.

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, terlibat debat kecil dengan Presiden Jokowi. Ceritanya saat Muhaimin menjelaskan soal partainya yang dinomorduakan oleh Jokowi.

Dianggap Bukan Lagi Kader PDIP, Zulhas: Rumah Pak Jokowi dan Gibran Namanya PAN

"Yang kemarin itu yang saya omongkan adalah gini. Kalau mau efektif peran PKB, kiai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya banyak. Kalau kursinya banyak pasti didenger Presiden lebih banyak. Kalau kursinya dikit, ya PDIP dulu dibanding PKB," kata Muhaimin, usai makan siang di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa, 29 November 2016.

Jokowi, yang duduk di sebelah mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden SBY, itu langsung bereaksi. Ia membantah omongan Muhaimin itu.

Jokowi Resmikan 147 Bangunan yang Direhabilitasi Pasca Gempa di Sulawesi Barat

"Enggak (dinomorduakan), semuanya sama. Pasti dicatat dulu. Semua partai dicatat, kalau nggak dicatat, lupa. Dicatat semua. Pelaksanaannya tentu saja kan ada kalkulasi," kata Jokowi menjawab kritikan Muhaimin.

Atas jawaban Jokowi, Muhaimin kembali memberikan penjelasan. Dia menuturkan bahwa PKB saat ini tengah melakukan pertemuan dengan para kiai dan ulama. Dalam forum itu, mereka memberikan saran pada Muhaimin.

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Jokowi Ajak Semua Bersatu Bangun Bangsa dan Hadapi Geopolitik

"Gini Pak Jokowi, kemarin ada saran dari kiai. Kalau mau didengar seperti PDIP, kursinya PKB harus diperbanyak," kata Muhaimin.

Sebelumnya, dalam acara Halaqah Ulama Rakyat yang mengambil tema "Tabayyun Konstitusi" di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 28 November 2016, Muhaimin menyinggung masalah tersebut.

"Saya bilang ke Hanif (Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri) sekarang dalam koalisi pemerintah (PKB) nomor dua. Usulan kita ke Presiden tidak seefektif PDI Perjuangan. PDI Perjuangan langsung dilaksanakan, kalau PKB dicatat dulu baru dilaksanakan," singgung Muhaimin.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya