VIVA.co.id – Komisi XI DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada tiga Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yakni Dody Budi Waluyo, Hendy Sulistiowati, Sugeng di Gedung Parlemen, Rabu 30 November 2016.
Pimpinan rapat yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengatakan, pemilihan Deputi Gubernur BI ini merupakan hal penting karena akan dibahas terkait strategi sistem pembayaran agar mampu meningkatkan pendapatan negara.
"Ini sangat penting, karena kita membutuhkan sistem pembayaran yang menguntungkan bangsa," ujar Jon.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB ini, dimulai dengan pemaparan strategi oleh Calon Gubernur Deputi. Budi Waluyo yang menekankan pada kepentingan transaksi menggunakan non tunai atau e-payment.
Budi pun menjelaskan, ada lima hal yang akan menjadi fokus utamanya dalam meningkatkan pendapatan negara. "Yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan beberapa pihak," ucapnya.
Lima fokus tersebut adalah yang pertama pada kegiatan masif pembayaran non tunai.
"Diperlukan sinergi infrastruktur, namun pengadaan ATM bukanlah hal murah bagi Perbankan. Oleh karena itu, perluasan internet ke daerah dibutuhkan agar mampu menekan biaya dan mempermudah pembayaran,"ujarnya.
Poin kedua, yakni dorongan kepada UMKM untuk lebih go digital salah satunya dengan beralih ke metode pembayaran e-commerce.
"E-Commerce dapat menaikkan pendapatan hingga 80 persen. 1,5 kali meningkatkan lapangan kerja," jelasnya.
Kemudian, ia pun mengusulkan Mobile Pos sebagai pengganti Cash On Delivery (COD).
Poin ketiga, yakni meningkatkan kapabilitas dan kapasitas lembaga nasional agar berdaya saing tinggi.
"Hal ini sesuai dengan nawacita ke tujuh, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik," ujarnya.
Poin keempat, yakni menjadikan rupiah tuan rumah di negerinya sendiri.
"Kita mengedepankan distribusi rupiah di daerah terdepan atau perbatasan. Pasalnya, banyak daerah perbatasan yang menggunakan mata uang negara lain," ujarnya.
Poin terakhir, yakni peralihan denominasi uang kertas dengan uang logam atau koinisasi. "Penggunaan koin sebagai mata uang dinilai lebih tahan lama, efisien dan tidak mudah dipalsukan," katanya. (webtorial)
