- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz, menilai, belum waktunya TNI diberikan hak pilih dalam pemilu.
"Itu soal trauma. Ada masa di mana kita sangat dikuasai TNI, belum lama kita bebas dari militer. Ada masa yang belum cukup hilangkan kesan itu," kata Masykurudin dalam diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Sabtu, 31 Desember 2016.
Selain trauma masa lalu, dia juga mempermasalahkan adanya garis komando di TNI. Sebab, pemilu justru menekankan kebebasan individu dalam memilih. Dia khawatir garis komando itu akan dimanfaatkan agar memilih calon tertentu.
"Bayangkan kalau ada satu komando perintah dengan kewajiban dan sanksi tertentu, meski tak tertulis. Makanya, garis komando TNI tidak cocok dengan nalar demokrasi kita yang kedepankan kemandirian," kata Masykurudin.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap TNI bisa kembali memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Wacana ini muncul dalam konteks adanya kodifikasi terhadap Undang Undang Pemilu.
Pesimis Gugatan Pilpres Dikabulkan MK, Pengamat Minta Pihak yang Kalah Legowo
Hasil pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan bangsa Indonesia sejak 2004 hingga 2024 selalu digugat oleh pasangan calon tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
