VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso), mengomentari kemungkinan PKB untuk mendapatkan kursi wakil ketua DPR melalui revisi undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sehingga penambahan wakil ketua MPR tak hanya satu kursi untuk PDIP tapi juga PKB.
"Itu haknya, itu haknya, boleh saja. Siapapun, minta apapun juga boleh, namanya juga minta. Cuma dikasih atau tidak, bukan urusan saya," kata Oso yang juga Wakil Ketua MPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2017.
Terkait hal ini, Anggota Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan revisi UU MD3 sudah dikanalisasi beberapa pasal terkait penambahan pimpinan DPR dan MPR.
"Saya kira nanti ketika dalam pembahasan MD3 didalam nomenklaturnya pasalnya disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan adalah partai yang suara terbanyak, saya rasa jatuhnya ke PDIP. Tidak lalu dibahasakan 'ini jatahnya PDIP', tapi dengan bahasa 'penambahan kursi untuk partai yang memperoleh suara terbanyak' saya rasa itu sudah mengarah ke PDIP. Tak ada masalah," kata Sudding.
Sebelumnya, penambahan kursi wakil ketua DPR dan MPR untuk PDIP melalui revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tampaknya berjalan tak terlalu mulus. Sebabnya, muncul wacana Gerindra untuk mendapatkan kursi wakil ketua MPR dan PKB untuk wakil ketua DPR.
Anggota Fraksi PKB, Lukman Edy, mengatakan belum dilakukannya rapat badan musyawarah untuk membahas revisi UU MD3 bisa jadi karena persoalan tersebut. Sebab memang ada dinamika dan cara pikir lain paska reses.
"PKB setuju kalau ada fraksi yang usulkan tidak hanya 1 penambahan tapi 2 (tambahan wakil ketua DPR). Kalau fraksi-fraksi lain dukung PKB untuk isi posisi itu, PKB siap saja," kata Lukman.
Golkar, Gonjang-ganjing Koalisi dan Poros Tengah
Gonjang-ganjing koalisi pilpres yang belum reda, tidak terlepas dari sikap Golkar yang belum final memutuskan posisi politiknya.
