- Rifki Arsilan
VIVA.co.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i, mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memang bukanlah hukum positif. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa fatwa MUI tersebut dibuat tidak dengan sembarangan.
"Mereka (MUI) membuat fatwa itu dengan kajian, melihat fakta di lapangan, membuat studi banding, baru mereka kemudian mengambil keputusan. Semuanya itu tentu berdasarkan dengan hukum Islam yang ada. Jadi memang bukan hukum positif," ujar politikus yang akrab disapa Romo Syafi'i itu di DPR, Kamis 19 Januari 2017.
Meski fatwa MUI bukan hukum positif, namun tidak berarti umat muslim kemudian mudah untuk mengesampingkan fatwa tersebut.
"Apakah hukum Islam yang tidak hukum positif itu kemudian lemah di mata umat Islam? Itu keliru," kata dia.
“Jangan coba-coba ada hukum positif yang melarang-melarang kita salat. Coba-coba ada hukum positif melarang kita puasa, haji. Mereka (yang larang) akan berhadap-hadapan tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada Allah," tambah dia.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa umat Islam tidak akan mudah berbondong-bondong meninggalkan fatwa MUI tersebut, meski bukan hukum positif.
"Jangan berharap dengan statement itu kemudian umat Islam digiring supaya tidak mematuhi hukum Islam atau fatwa MUI. Itu enggak mungkin karena fatwa MUI itu hukum Islam, sesuatu yang sangat berdampak dalam kehidupan kita," ujar Romo Syafi'i. (adi)
MUI Kritisi Logo Halal Kemenag
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas angkat bicara soal sertifikasi halal yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Kemenag.
