Suara Hati Partai Demokrat di Pilkada DKI Jakarta

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di debat kandidat.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – DKI Jakarta adalah salah satu dari 101 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Menghadapi dinamika Pilkada DKI, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengamati bahwa kompetisi politik yang seharusnya harus berlangsung harus damai, fair dan tertib.

Isu Kaesang Maju Pilgub DKI, Demokrat Masih Lihat-lihat

Namun, menurutnya, saat ini telah berkembang ke arah sebaliknya. Terutama di media sosial yang terasa sangat panas.

"Media sosial telah menjadi wilayah yang sangat tidak sehat serta penuh dengan black campaign dan negative campaign," ujar Hinca dalam keterangannya, Sabtu, 27 Januari 2017.

Gerindra Tak Ngotot Usung Kader Sendiri di Pilgub Jakarta

Ia menambahkan, dalam hal ini rakyat juga mengamati gejala ketidaknetralan negara dan beserta aparaturnya, disertai campur tangan kekuasaan yang melebihi kepatutannya.

"Rakyat juga mengamati penegakan hukum yang berat sebelah dan sepertinya dicari-cari, sehingga merusak asas keadilan bagi semua (justice for all). Bayang-bayang dan kekhawatiran terhadap kemungkinan kecurangan dalam pilkada makin meningkat, sehingga membuat situasi Jakarta menjadi tidak kondusif bagi berlangsungnya pilkada yang fair dan demokratis," ucapnya.

Pilih Anies atau Sahroni di Pilgub DKI 2024, Begini Jawaban Tak Terduga Surya Paloh

Dengan perkembangan dan dinamika situasi sosial politik seperti ini, termasuk berbagai keganjilan dan ketidakwajaran yang terjadi di masyarakat luas, maka demi berhasilnya perjuangan Partai Demokrat untuk memenangkan pasangan Agus-Sylvi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengeluarkan beberapa pernyataan.

1. Partai Demokrat memohon kepada negara dan pemerintah untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada Jakarta, serta mencegah terjadinya berbagai tindak kecurangan baik yang manual maupun digital, demi tegaknya demokrasi dan pilkada yang jujur dan adil.

2. Partai Demokrat berharap kepada jajaran KPUD dan Bawaslu untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengawasan pilkada Jakarta secara jujur, adil, profesional, tidak berpihak serta mencegah dan menindak segala bentuk kecurangan.

3. Partai Demokrat berharap kepada pers dan media massa untuk memberitakan jalannya Pilkada Jakarta secara adil dan berimbang serta menjaga akurasi kebenaran beritanya.

4. Partai Demokrat berharap agar TNI, Polri dan BIN netral, tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian.

5. Partai Demokrat berharap kepada aparat penegak hukum agar tidak terkesan mencari-cari kesalahan pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat, demi tegaknya hukum dan keadilan yang sejati, dan agar pasangan calon kami bisa berkompetisi secara adil.

6. Partai Demokrat mengajak masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang janganlah tergiur dengan politik uang karena baik yang memberi mapun yang menerima akan dijatuhi hukuman. Jangan mau dipaksa dan diintimadasi oleh siapapun untuk tidak memilih calon pilihannya; jangan mudah percaya pada berita hoax yang menyesatkan termasuk hasil survey yang tak masuk akal.

7. Partai Demokrat menyerukan kepada seluruh kader dan relawan Agus-Sylvi, untuk secara aktif ikut menjaga dan mengamankan pasangan calon kita, serta untuk melawan berbagai bentuk kecurangan, intimidasi dan ketidak netralan aparatur negara, termasuk TNl, Polri dan BIN jika ada. Waspadai kemungkinan ikut sertanya orang yang tidak berhak memilih di TPS-TPS, serta lawan pelanggaranpelanggaran lain yang membuat pilkada ini cacat dan mengkhianati suara rakyat.

"Demikian pernyataan pers Partai Demokrat, semoga niat baik kami sebagai pencinta demokrasi dan keadilan dikabulkan oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ingin negara yang kita cintai ini terbebas dari perilaku politik yang buruk, yang tidak adil dan merusak nilai-nilai demokrasi," kata Hinca. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya