- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA.co.id – Pemerintah merespons tudingan Partai Demokrat yang menilai bahwa penyelenggaraan pilkada saat ini cenderung tidak netral termasuk dengan penggunaan media sosial yang tidak pada tempatnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah menjamin pelaksanaan Pilkada 2017 di Ibu Kota, netral. Menurutnya, tidak ada keberpihakan kepada salah satu peserta kontestasi demokrasi lima tahunan itu.
"Kami menjamin (netral). Kami beri sanksi (jika tak netral). Menpan RB, Kapolri, TNI sudah sudah nyatakan netral. Kami juga sudah buat edaran ke mana-mana. Intinya netralitas itu harus," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2017.
Pemerintah kata Tjahjo menyadari bahwa imbas pelaksanaan pilkada yang tak netral dan adil adalah demokrasi yang tercederai.
"Berilah kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sesuai aspirasi, hati nuraninya, memilih orang yang mampu untuk membangun daerah, melindungi masyarakat di daerah dengan baik," ujar Tjahjo.
Ia pun membantah, ada campur tangan pemerintah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan masjid dan dana hibah Pramuka yang menyeret calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni.
Menurut Tjahjo, Kepolisian tidak akan sembarangan memproses dugaan korupsi yang dilakukan peserta pilkada.
"Saya kira polisi berdasarkan keadilan dan hukum. Semua pasangan calon, kalau ada indikasi-indikasi ya silakan," kata Politikus PDI Perjuangan ini.
Dia meminta agar tak ada pihak-pihak termasuk Partai Demokrat yang melempar isu tanpa adanya dasar yang kuat.
"Janganlah disebut kriminalisasi karena semua fair kok ini. Aspirasi masyarakat kok ini. Semua ada pengaduan. Enggak mungkin asal tangkap," kata Tjahjo.
Hal itu disampaikan Tjahjo merespons pernyataan dari Partai Demokrat yang menyatakan bahwa pilkada sudah tidak fair termasuk dalam hal penggunaan media sosial. Demokrat juga meminta agar aparat bisa netral dalam pilkada.
Hal tersebut disampaikan Partai Demokrat setelah Sylviana Murni diperiksa polisi baik untuk kasus dugaan korupsi dana hibah Pramuka dan pembangunan masjid di kantor wali kota Jakarta Pusat. (ase)
