- ANTARA FOTO/Pool/Isra Triansyah
VIVA.co.id – Pernyataan tim kuasa hukum petahana calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin, ramai-ramai dibantah oleh politisi Partai Demokrat. Setidaknya pada Rabu pagi, 1 Februari 2017, sudah ada tiga politikus Demokrat yang menanggapi hal tersebut.
Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo menilai, bahwa tudingan itu tidak beralasan. Apalagi kata dia, tim kuasa hukum Ahok memiliki transkrip telepon Ma'ruf maka bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum.
"Dan bisa dituntut balik secara hukum karena secara hukum KH Ma'ruf Amin selaku saksi tidak boleh disadap atau di-print out apalagi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang bukan merupakan pihak terkait sama sekali," kata Roy dalam pesannya kepada VIVA.co.id, Rabu 1 Februari 2017
Sementara itu Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi juga menilai, tudingan itu tidak berdasar. Demokrat menyebutkan fatwa penistaan agama keluar setelah MUI bersidang dan melakukan musyawarah antarulama.
"Tidak ada sama sekali Pak SBY meminta Ketua MUI untuk keluarkan fatwa penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok," kata Didi dalam pesan tertulis.
Didi menilai, tudingan itu adalah fitnah yang dibangun tim Ahok dengan maksud mengalihkan dugaan kasus penistaan agama. Didi meminta agar tim Ahok fokus pada kasusnya.
"Kami mempertanyakan apa dasar tuduhan tim Ahok menuduh Pak SBY. Oleh karenanya silakan tunjukkan fakta dan bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehubungan tudingan tersebut," kata dia.
Tak hanya Roy dan Didi, Politikus Demokrat yang juga tim sukses Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Rachland Nashidik juga bereaksi.
"Membangun narasi opini politik tentang pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasus itu sendiri tidak akan menolong klien dari jeratan hukum," kata Rachland.
Hal itu disampaikan para politisi Demokrat menyusul pernyataan soal adanya telepon SBY kepada Ma'ruf Amin. Pernyataan itu disampaikan di sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. (mus)
