- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera dan Jawa Partai Golkar, Nusron Wahid, menyoroti banyaknya masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak suaranya karena habisnya surat suara di Pilkada DKI Jakarta.
Bahkan, ia juga menyoroti kinerja KPU DKI Jakarta yang tidak menyiapkan hal tersebut padahal warga tersebut memiliki e-KTP.
"Kenapa? Karena tidak mengantisipasi kawan-kawan kita yang tidak terdaftar. Tetapi punya e-KTP," kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 17 Februari 2017.
Oleh karena itu, Partai Golkar akan mengambil langkah-langkah advokasi kepada warga agar pada putaran kedua warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dapat mengambil bagian dari proses demokrasi ini.
"Kita daftar kan dalam DPT supaya tanggal 19 April nanti putaran kedua yang bersangkutan punya hak pilih," ujarnya.
Sekali lagi, ia pun menyayangkan kepada warga yang tak bisa mengikuti proses pemungutan suara pada 15 Februari 2017 lalu. Padahal, kata Nusron, ada masyarakat yang dari luar negeri rela datang ke Jakarta untuk mengikuti Pilkada DKI.
"Ini sangat disayangkan padahal mereka datang jauh-jauh ada yang pulang dari Singapura, Amerika, Eropa, Australia hanya untuk ikut partisipasi demokrasi di Jakarta tapi tidak disiapkan instrumen dari KPU Jakarta," katanya.
Sementara itu, Nusron juga menyayangkan ulah pihak-pihak yang tak bertanggungjawab yang sempat melakukan upaya peretasan terhadap website KPU.
Padahal aksi tersebut dilakukan disaat KPU tengah sibuk menghitung perolehan suara pilkada serentak. Meskipun aksi tersebut tidak berlangsung lama dan secara umum tidak mengganggu jalannya tahapan pilkada.
"Pertama kita pasti menyayangkan kejahatan yang dilakukan para hacker, apalagi server itu server KPU, instrumen strategis dalam demokrasi di Indonesia," kata Nusron.
Namun, ia menuturkan disisi lain penghitungan suara sah tidak tergantung dengan IT tetapi bergantung pada penghitungan form C1.
"Form C1 yang diupload hasil scan TPS jadi level berjenjang oleh karena itu data yang dipakai C1 dan C1 pleno yang akan disahkan di masing-masing tingkatan, pilkada dan pilgub akan disahkan di KPU Provinsi," katanya.
Ketua BNP2TKI ini juga mengatakan, Golkar lebih mempercayai saksi yang dimiliki karena berbasis data formulir C1 bukan berdasarkan data IT. "Terpercaya yang dimiliki saksi yang berbasis data C1 bukan data IT aplikasi pilkada langsung atau IT KPU kecuali C1 KPU," katanya.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam proses penghitungan, Partai Golkar telah mengantisipasi dengan menyiapkan real count.
Diketahui, saat ini KPU tengah melakukan hitung riil (real count) untuk Pilkada Serentak 2017. Form C1 tiap daerah akan diunggah ke laman resmi KPU (https://pilkada2017.kpu.go.id/).
Masyarakat dapat memantau langsung perkembangan suara masing-masing daerah di laman tersebut. (ren)
