Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP bergulir bagai bola panas. Selain pejabat di Kementerian Dalam Negeri, ada nama mantan dan anggota DPR, juga pejabat perusahaan terlibat dalam proyek tersebut.
Bahkan, uang yang jumlahnya ratusan miliar diduga juga disalurkan kepada partai-partai politik guna memuluskan proyek ini. Para fungsionaris partai-partai politik di Senayan pun langsung menepis dugaan itu.
Wakil Ketua Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, mengungkapkan persepsi masuknya aliran dana proyek e-KTP ke kas partai sudah lama disinyalir dari berbagai kasus korupsi yang telah bergulir sebelumnya. Namun, tudingan itu selalu tidak dapat dibuktikan.
Baca Juga :
Hak Angket Dianggap Tak Tepat Ungkap Kasus E-KTP
"Jadi ada aktor politik memanfaatkan posisi, kewenangan dan kedekatan dengan pucuk elit partai untuk berdagang pengaruh," katanya.
Hendrawan menjelaskan, PDIP masih terus mencermati konstruksi hukum perkara kasus e-KTP ini. Setelah mendapatkan hal tersebut, baru dia menilai kualitas bukti-bukti yang diajukan.
"Kami masih terus mencermati konstruksi hukum perkara ini. Baru setelah itu kami menilai kualitas bukti-bukti yang diajukan. Soalnya ada anggota dewan yang menyangkal, yang merasa namanya dicatut, dan ada anggota dewan yang sudah mengembalikannya menurut KPK. Kami berharap KPK bertindak objektif, cermat dan profesional," kata Hendrawan.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar, Aziz Syamsudin, memastikan tidak ada aliran dana yang masuk ke kas Partai Golkar untuk tujuannya untuk membantu meloloskan proyek e-KTP yang kemudian merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
"Setahu saya tidak ada ke kas Partai Golkar. Bismillah Partai Golkar tidak terlibat," kata dia. Aziz menjelaskan bahwa dia akan melihat perkembangan kasus e-KTP ini dalam proses peradilan yang sedang akan berjalan ini.
"Kita lihat perkembangannya, dalam proses justice yang masih berjalan," ujarnya.
Mantan Ketua DPR periode 2009-2014, Marzuki Alie, yang juga kader Partai Demokrat, tidak mengetahui adanya aliran dana yang mencapai ratusan miliar ke Partai demokrat. Apalagi, dia waktu itu bukan pengurus partai. Selama menjabat, Marzuki memastikan tidak pernah sama sekali berhubungan dengan proyek e-KTP.
"Saya tidak tahu soal itu, saya juga bukan pengurus partai," katanya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami masih terus mencermati konstruksi hukum perkara ini. Baru setelah itu kami menilai kualitas bukti-bukti yang diajukan. Soalnya ada anggota dewan yang menyangkal, yang merasa namanya dicatut, dan ada anggota dewan yang sudah mengembalikannya menurut KPK. Kami berharap KPK bertindak objektif, cermat dan profesional," kata Hendrawan.
