VIVA.co.id – Anggota yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD Andi Mappetahang Fatwa atau AM Fatwa siap menggantikan Oesman Sapta Odang sebagai wakil ketua MPR. Kesiapan ini menurutnya harus dengan syarat yaitu mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota DPD.
"Kalau dapat dukungan yang memadai ya saya maju, tapi saya enggak mau kasak-kusuk," kata AM Fatwa saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 6 April 2017.
Fatwa mengaku tak ambisius menggantikan Oso di kursi pimpinan MPR. Namun, menurutnya sudah ada dorongan dari beberapa pihak agar siap jika dipilih menggantikan Oso.
Saat ini, ia menekankan suasana kondusif internal DPD menjadi prioritasnya. Diakuinya, dalam proses pemilihan sampai pelantikan pimpinan DPD yang baru terjadi hiruk pikuk.
"Saya tidak terlalu ambisius, kalau memang keadaan memerlukan ya saya bersedia. Politisi memang perlu ambisius tapi itu juga kurang baik dengan kondisi saat ini. Sebaiknya cooling down dulu lah," lanjut senator asal DKI Jakarta itu.
Dia menambahkan kisruh pimpinan DPD merupakan realitas politik yang bisa terjadi. Tapi, ia mengingatkan perlu ada langkah rekonsiliasi antara dua pihak yang masih pro dan kontra.
Ia menyarankan agar anggota DPD yang mendukung Oso menjadi Ketua DPD agar aktif melakukan rekonsiliasi. Hal ini diperlukan untuk konsolidasi internal DPD sebagai lembaga tinggi negara.
"Harus ada langkah-langkah rekonsiliasi, dan yang melakukan harus banyak dari pihak yang telah diambil sumpahnya dari MA," kata mantan Wakil Ketua MPR periode 2004-2009 itu.
Kemudian, saat ini, ia menekankan tak perlu menyesali kondisi DPD. Terpenting, sekarang pihak terkait harus ikut membantu memperbaiki lembaga ini jadi lebih baik.'
"Jangan hanya disesali dong, kalau banyak yang mengkritik harus ada juga yang turun tangan mengubah situasi. Saya sendiri menyadari ini memalukan, tapi jangan disesali terus," tegasnya.
Seperti diketahui, meski sudah dilantik menjadi Ketua DPD, Oesman Sapta masih menjabat salah satu Wakil Ketua MPR. Hingga Rabu kemarin, belum ada nama dari DPD yang diajukan menggantikan Oso.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan mekanisme pengajuan nama pengganti Oso merupakan wewenang DPD. Menurutnya, MPR tak memiliki peran untuk memproses pengganti Oso.
"Tidak ada kewenangan kami dari MPR untuk menunjuk, mengganti, atau apapun, yang berhak adalah DPD. Kembali kepada DPD," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 April 2017.
