Respons Isu Reshuffle, JK: Itu Hak Presiden

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MUI Ma'ruf Amin.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Romys Binekasri

VIVA.co.id – Signal tentang perombakan kabinet atau reshuffle kembali dimunculkan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Kongres Ekonomi Umat (KEU) pada Sabtu, 22 April 2017. Katanya, akan ada pencopotan menteri yang kerjanya tidak mencapai target pemerintah.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merespons isu resuffle yang memang hak prerogatif Presiden. Kata JK,  Presiden berhak untuk mencopot siapapun menteri yang bekerja tidak sesuai standart penilaiannya.

"Resuffle itu hak progresif Presiden, jadi tentu tergantung cara penilaian yang diadakan oleh Presiden," ujarnya saat ditemui di acara Kongres Ekonomi Umat 2017 di Hotel Sahid Jakarta, Senin, 24 April 2017.

Meskipun demikian, JK enggan mengungkapkan secara spesifik siapa nama-nama menteri yang dinilai tidak mumpuni tugasnya dalam pemenuhan target Pemerintah.

"Itu urusan Pemerintah," katanya.

Sebagai informasi, kala itu, Jokowi mencontohkan pada program pemerataan ekonomi yang tujuannya mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reformasi agraria dan kemitraan.

Jokowi menyebutkan, ada 126 juta bidang tanah dan yang telah tersertifikasi baru sebanyak 46 juta bidang tahan. Artinya, masih terdapat 60 persen bidang tanah yang belum disertifikatkan.

Saat ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam waktu setahun. Menurutnya, dalam mengentaskan ketimpangan maka harus segera dipercepat penerbitan sertifikat lahan untuk masyarakat miskin.

Anggota DPR sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.

img_title
VIVA.co.id
21 Februari 2024