- VIVA.co.id/ Mitra Angelia
VIVA.co.id - Partai Golkar didesak memecat Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai. Hal itu menyusul pemberitaan di media mengenai Yorrys yang dianggap menyudutkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang dihubungkan dengan kasus proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.
"Bila perlu dipecat sebagai kader Golkar, karena telah melanggar peraturan garis partai," kata Ketua Bappilu Wilayah Timur Partai Golkar Aziz Samuel dalam jumpa pers di Puang Oca, Senayan, Jakarta, Rabu 26 April 2017.
Menurut Aziz, dia meneruskan aspirasi dari kader Golkar di wilayah timur. Para kader di wilayah timur, khususnya Maluku, marah dengan pernyataan Yorrys di media.
"Saya sebagai ketua pemenang pemilu wilayah timur melihat situasi ini harus segera kita tindaklanjuti karena yang disampaikan saudara Yorrys melanggar sendi-sendi partai," ujar Aziz.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Harian salah satu organisasi sayap Golkar, Erwin Ricardo Silalahi, menegaskan Golkar masih memegang asas praduga tak bersalah terhadap Novanto dalam kasus e-KTP.
"Dalam hal ini saudara Yorrys telah melakukan pembangkangan insubordinasi dalam poin loyalitas," kata Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini.
Sebelumnya, Yorrys merasa prihatin dengan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, yang disebut dalam dakwaan perkara korupsi e-KTP. Apalagi, statusnya saat ini telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan KPK.
"Karena memang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus (e-KTP) ini. Ini kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan (pencegahan)," kata Yorrys dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 24 April 2017.
Yorrys mengungkapkan bahwa Golkar saat ini sedang mendiskusikan suatu hal yang penting untuk selamatkan partai. Bahkan, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan digelar, internal partai sudah mewacanakan untuk mengganti Setya Novanto apabila ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Jadi bagaimana Golkar mengambil sikap proaktif, demi partai yang perlu kami selamatkan. Banyak sekali (calon pengganti), kalau ke depan, generasi muda baru banyak sekali. Di DPR saja berapa banyak, di internal ada banyak," ujarnya.
Setya Novanto memang tengah terseret kasus korupsi e-KTP. Namanya turut disebut sebagai salah satu penerima uang dari proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun tersebut. Bahkan saat ini, KPK melalui Imigrasi mencegahnya bepergian ke luar negeri.
