- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta pemerintah untuk meninjau dan mencabut rencana kebijakan pembubaran ormas Hizbt Tahrir Indonesia (HTI). Dia menekankan hal ini setelah menerima aspirasi dari perwakilan DPP HTI yang datang menemuinya ke DPR.
"Saya akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam, Mendagri dan instansi terkait lainnya, agar pemerintah untuk meninjau kembali dan mencabut kebijakan membubarkan organisasi tersebut," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.
Fadli menerima aspirasi HTI yang menegaskan organisasinya tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal itu juga tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HTI.
"Jadi secara organisasi HTI ini adalah organisasi yang sudah lama dan diakui di dalam Indonesia. Tuduhan anti Pancasila juga sudah disampaikan, bahwa mereka dalam AD/RT sudah mencantumkan soal Pancasila dan UUD 45," ujar Fadli.
Sementara itu, juru bicara HTI Ismail Yusanto menjelaskan bahwa organisasinya telah melaksanakan kegiatan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selama beraktivitas, HTI melakukan dakwah sesuai ajaran Islam yang tak bertentangan dengan Pancasila.
"Tentang ormas, ajaran Islam tidaklah termasuk paham yang disebut bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu tudingan bahwa kegiatan HTI bertentangan dengan dengan Pancasila adalah tidak benar," kata Ismail. (ren)
Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru
Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
