- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memerintahkan fraksinya di DPR agar solid terkait penolakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini penting karena pasca reses selesai, wacana pembentukan Pansus Angket KPK akan bergulir kembali.
"Memerintahkan fraksi satu suara untuk menolak segala kegiatan yang berkaitan dengan angket KPK," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin itu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 13 Mei 2017.
Cak Imin menekankan Fraksi PKB di DPR sejak awal menolak saat angket KPK digulirkan. Soal adanya kader PKB yang sempat tanda tangan dukungan terhadap angket KPK juga sudah dicabut. "Itu sudah dicabut. PKB menolak angket KPK," tegasnya.
Kemudian, ia mengintruksikan agar Fraksi PKB tak mengirim utusan kader ke Pansus Angket. Cak Imin menegaskan komitmen PKB dalam persoalan angket KPK.
"Artinya satu suara menolak, tidak mengutus kader ke dalam pansus pembahasan angket tersebut," ujar Cak Imin.
Seperti diketahui, angket KPK bergulir setelah kengototan sejumlah anggota DPR yang mewakili fraksinya ingin membuka rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam Haryani terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Permintaan ini ditolak KPK, karena DPR tak punya wewenang untuk mengintruksikan membuka rekaman penyidikan, kecuali di pengadilan.
Namun, isu berlanjut dengan pelebaran persoalan KPK. Beberapa persoalan seperti tata kelola anggaran, perencanaan gedung baru, sampai kinerja KPK jadi permasalahan dalam menggulirkan hak angket.
Adapun wacana pembentukan Angket KPK akan digulirkan usai reses selesai atau paripurna pembukaan masa sidang baru DPR, pada Rabu, 17 Mei 2017. (ase)
