- VIVA.co.id/Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Polemik rangkap jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Oesman Sapta Odang atau Oso, terus menjadi perhatian publik. Sebab, orang nomor satu di Partai Hanura itu saat ini telah menahan atau membekukan dana reses bagi anggota DPD buntut saling klaim kepemimpinan yang sah sebagai Ketua DPD.
Koordinator Bidang Korupsi Politik dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Faridz, mengkritik sikap arogansi Oso yang meminta Kesekjenan DPD menahan aliran dana reses bagi anggota DPD RI. Menurutnya langkah itu adalah tindakan yang sudah sangat berlebihan. Menurut Donal, apa yang dilakukan oleh Oso tersebut menunjukkan Ketua Umum Hanura itu menyamakan lembaga negara seperti perusahaan miliknya sendiri.
"Oso tidak bisa menyamakan lembaga negara ini dengan perusahaannya sendiri. Di lembaga negara, tidak bisa melakukan aturan sesuai kehendaknya sendiri. Ini lembaga negara, bukan perusahaan pribadi," kata Donal di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 21 Mei 2017
Donal menuturkan, upaya menahan dana reses anggota DPD adalah sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dapat merugikan negara. Sebab, dalam situasi konflik kepemimpinan seperti ini, menurut Donal, dapat menghambat kerja-kerja DPD. (Baca: Diskiminasi kubu Oso ke Ratu Hemas)
Bahkan ia menilai, manuver Oso itu merupakan upaya pendudukan secara paksa yang dilakukan oleh Oso bersama para pendukungnya, agar dianggap sebagai kepemimpinan yang sah secara konstitusional.
“Ini adalah upaya pendudukan yang dilakukan oleh kelompok Oso, kalau dia pimpinan yang sah, tentu dia tidak akan menahan," kata Donal. (ren)
Songsong Pemilu 2024, Oso Minta Kader Hanura Aktif Rangkul Rakyat
Ketum Hanura Oesman Sapta alias Oso minta kader Hanura aktif bisa merangkul dan menyerap aspirasi rakyat.
