VIVA.co.id - Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemy Francis, mempertanyakan rencana pemindahan Ibu Kota negara yang kembali digulirkan pemerintah. Dia terutama mempertanyakan terkait dengan persetujuan anggarannya, apakah wacana ini telah masuk ke dalam perencanaan kerja jangka panjang pemerintah?
"Ada nggak itu? Jangan terus ujug-ujug ada di kepala terus diusulkan. Kan kita ada rencana jangka panjang pemerintah. Sama seperti kereta api di rencana jangka panjang pemerintah, kan kereta cepat itu Surabaya. Ujug-ujug yang didorong lebih dulu Jakarta-Bandung. Sekarang nggak jalan," kata Fary di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.
Ia menegaskan akan memberi dukungan penuh berkaitan dengan rencana kerja jangka panjang pemerintah. Sehingga bukan yang bersifat tiba-tiba.
"Ujug-ujug malam besok mau buat sesuatu. Datang saat kunjungan kerja, kemudian diusulkan satu program yang tidak masuk rencana kerja jangka panjang. Kita dukung kok kalau masuk," lanjut Fary.
Ia menambahkan dalam rapat-rapat komisinya tak pernah dibahas wacana tersebut dari menteri perhubungan. Lalu kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga belum pernah mewacanakan hal tersebut pada DPR.
"Bagaimana kita mau dukung, [kalau] terus besok mau tiba-tiba diubah? Ini kan pembahasan anggaran 2018 dan PU sudah mempresentasikan dan tidak ada ucapan 2018 mereka membutuhkan anggaran untuk pemindahan ibu kota. Bagaimana kalau negara ini diatur oleh pemimpi semalam," tanya Fary.
Menurutnya, sebenarnya wacana ini juga bukan hal baru. Bahkan pembahasannya sudah muncul sejak lima tahun lalu. Sehingga menunggu adanya kajian atas wacana ini.
"Itu dari zaman Soekarno sudah ada. Kami sejak dulu sudah memberikan dukungan. Kenapa berikan dukungan sejak awal, bukan sekarang lho. Karena itu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Jakarta saat ini. Yang berkaitan dengan kemacetan, dengan infrastruktur. masalah tahunan yang banjir. bahkan diprediksi tahun berapa itu akan tenggelam," lanjut Fary. (ren)
