- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Kabar ambisi politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk dalam bursa calon Pilpres pada 2019 mendapat sorotan dari pengamat. Gatot diminta jangan sampai mengorbankan institusi TNI sebagai lembaga rakyat dan netral.
Direktur Eksekutif Riset Indonesia Toto Sugiarto menilai, hasrat politik Gatot untuk ikut dalam kompetisi Pilpres 2019 bisa membuat TNI menjadi tidak netral. Sementara TNI memang dilarang terlibat dalam politik praktis. Toto mengingatkan, tugas Panglima adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara.
"TNI harus netral, individu harus tidak lagi di TNI saat nyapres," kata Toto dalam keterangannya, Sabtu 15 Juli 2017.
Terlepas dari hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri dalam Pilpres, Toto menilai, sejauh ini Gatot belum menunjukkan prestasi luar biasa sebagai panglima. Kepemimpinan Gatot menurut kacamatanya masih biasa-biasa saja.
"Ia (Gatot Nurmantyo) tampak kurang layak jika ingin jadi presiden," tutur Toto.
Kabar hasrat politik Gatot juga pernah menjadi perhatian dari anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Dia mengkritik Gatot dalam rapat kerja Komisi I dengan TNI dan Kementerian Pertahanan. Effendi mengingatkan, TNI merupakan milik rakyat, termasuk harus netral dalam aktivitas politik.
"TNI itu punya rakyat. Jadi tidak boleh berpihak pada satu golongan, apalagi berpolitik," kata Effendi. (mus)
Soroti Pengeroyokan Relawan Ganjar di Boyolali, Gatot Nurmantyo: Saya Tak Yakin Dipukul Batu
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti kasus pengeroyokan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
