- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keinginan pemerintah yang ingin menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen hanya memunculkan calon tunggal. Ia menduga pemerintah berniat menjegal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berencana maju kembali saat Pilpres 2019.
"Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo. Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," kata Fadli di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.
Fadli menyatakan, dugaannya ini bukan tanpa alasan. Sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, ia melihat gelagat pemerintah bersikeras untuk menetapkan presidential threshold sesuai keinginannya karena telah berhitung koalisi partai di pemerintahan.
Apalagi ditambahkan olehnya, basis pencalonan Pemilu 2019 dilakukan berdasarkan data suara pemilu sebelumnya.
"Masalahnya mereka memakai threshold yang lama, yang sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai, Pilpres 2014. Secara logika akal sehat sudah tidak masuk akal. Kecuali dia tidak serentak," ujarnya.
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
