- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Pareira menanggapi desakan yang meminta PAN segera bersikap soal posisinya di koalisi pendukung pemerintah. Alasannya, PAN tak sejalan dengan pemerintah seperti Perppu ormas dan RUU Pemilu.
"Kalau dari sudut pandang parlemen, proses ini perubahan sangat cepat terjadi. Tapi ini tren yang membaik dalam kerja sama yang lebih parlemen. Tapi kalau evaluasi ini wilayah kerja presiden untuk evaluasi," kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017
Menurutnya, adanya perbedaan sikap antara PAN dan PDIP soal RUU Pemilu bukan persoalan PDIP. Sebab, PDIP hanya berjalan di rel yang menjadi kesepakatan. Di luar itu bukan persoalan PDIP, tapi persoalan PAN dan penilaian masyarakat.
"Pemerintah akan jalan terus dengan atau tanpa PAN. Dan ini bukan persoalan pemerintah atau PDIP. Tak ada masalah. Proses itu akan tetap berjalan dengan atau tanpa. Buat pemerintah ini bukan masalah kami, tapi ini soal komitmen dan siapa yang tidak komit," kata Andreas.
Soal usul Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais agar Menteri dari PAN ditarik, ia menegaskan hal tersebut juga menjadi urusan PAN. Sebab, yang membuat persoalan PAN dan bukan PDIP.
"Ini persoalan siapa yang komit dan siapa yang tidak komit. Itu wilayah presiden. Tidak ada yang memaksa dia tetap di kabinet dan masih ada yang lebih kompeten untuk posisi itu."
Dalam sidang paripurna penentuan RUU Pemilu, PAN bersikap beda dengan partai-partai yang mendukung pemerintah. Karena sikap tersebut, sejumlah partai pendukung pemerintah pun meminta PAN keluar dari kabinet. (mus)
Analisis Komunikasi Politik dalam Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati
Wacana Pertemuan antar Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan segera dilaksanakan.
