- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon merespons pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR soal tak adanya kekuasaan yang absolut. Ia pun meminta agar pernyataan itu jangan hanya diucapkan.
Menurut Fadli, dalam praktiknya, Jokowi yang memimpin pemerintahan dianggap memperlihatkan tanda-tanda ke arah absolut.
"Tapi, di dalam praktik dan kebijakan kan tanda-tanda ke arah sananya ada," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Ia mencontohkan, tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh, penangkapan beberapa ulama menjelang aksi bela Islam, hingga penerbitan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017.
Fadli menyinggung Perppu Ormas malah menghilangkan mekanisme pengadilan sebagai lembaga yang menilai terhadap substansi yang dituduhkan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membacakan pidato pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Rabu, 16 Agustus 2017. Kepala Negara kembali menyinggung tudingan otoriter terhadap pemerintahannya.
Presiden Jokowi menyinggung peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara yang sama. Tidak ada yang melebihi, sehingga tidak ada yang bisa menjalankan otoritarianisme.
"Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain," kata Jokowi.
