- Istimewa
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, tak mau ambil pusing dengan adanya wacana Perppu untuk merevisi UU KPK yang berpeluang digulirkan Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk rekomendasi. Dia menegaskan bahwa Demokrat tetap konsisten dari awal, tak menyetujui adanya Pansus Angket KPK.
"Segala keputusan yang ada di dalam Pansus Angket KPK, Partai Demokrat tak bertanggung jawab. Apakah berupa putusan atau hal lain, Demokrat tak di dalam, tak bertanggung jawab putusan angket KPK," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.
Ia menjelaskan sejak awal pengusulan Pansus KPK hanya partainya yang tak menandatangani usulan. Begitu juga saat keputusan untuk dijadikan Pansus karena memang mayoritas menyetujui Pansus. Padahal Demokrat konsisten tak menyetujui.
"Demokrat tak di dalamnya, tak bertanggung jawab. Yang jelas Demokrat tetap tak setuju adanya Pansus Angket KPK. Demokrat masih mempunyai keputusan dengan ada Pansus itu akan memperlemah KPK," kata Agus.
Ia mengatakan kalau memang mau memperkuat KPK maka seharusnya Jokowi menepati janjinya untuk menambah jumlah penyidik KPK dari 100 menjadi 10 kali lipatnya. Lalu juga membuat cabang KPK di daerah pasti akan memperkuat KPK.
"Kami juga melihat revisi menguatkan atau tidak. Tetapi bukan suatu keputusan dari Pansus karena keputusan Pansus Demokrat tak di dalamnya. Kalau tak di dalamnya kami tak mungkin memikirkan hal-hal masalah keputusan di angket KPK," kata Agus. (ase)
MK Bantah Inkonsisten Soal UU MD3
MK memperjelas status KPK dan tak menganulir keputusan sebelumnya.
