VIVA.co.id –Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait KPK bisa direalisasikan jika Presiden Joko Widodo menyadari ada masalah dalam pemberantasan korupsi. Dia mencontohkan kasus korupsi terbaru yang menjerat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
"Bagaimana itu di depannya ada dirjen ditangkap katanya Rp 20 miliar. Saya punya dirjen, ini Menteri (Perhubungan), masa enggak tahu ada kegiatan ilegal!?? Dirjen saya. Ini banyak masalah loh, bapak Presiden!" kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 25 Agustus 2017.
Namun, jika Presiden menilai tidak ada masalah, menurut Fahri itu bagian dari pertimbangan politik. Menurut dia, masalah ini lebih kepada politik ketimbang hukum.
"Jikalau presiden menganggap ini tidak ada masalah, ya presiden punya politik. Dia tidak akan mengambil keputusan yang rumit," ujar Fahri.
Fahri mengatakan dirinya pernah ditanya Presiden Jokowi saat bulan Ramadan lalu, terkait mengapa dirinya sering mengkritisi KPK. Fahri menerangkan saat itu bahwa keberadaan KPK membuat seolah seperti ada negara dalam negara.
"Saya bilang 'pak ada negara dalam negara,? hati-hati bapak'. Saya bilang begitu di meja makan istana. Saya buka ini karena saya udah ngomong. Saya ingetin presiden ada negara dalam negara," kata Fahri.
Sebelumnya, Fahri menilai masalah pemberantasan korupsi oleh KPK ini sudah darurat. Karena itu, dia mengatakan, jika dirinya jadi Presiden Jokowi, maka ia akan membuat perppu terkait KPK. Isu wacana Perppu KPK pun seperti menjadi liar.
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
