- VIVA.co.id / Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengakui sudah ada pembicaraan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa soal izin maju ke Pilgub Jawa Timur 2018. Namun, Jokowi belum bisa memberikan restu karena Khofifah belum mengirim surat resmi.
"Sampai saat ini belum saya terima surat resmi yang masuk ke meja saya. Kemarin juga dengan saya seharian di Bali. Ke sana, ke sini dengan saya," kata Presiden Jokowi, di Jakarta Convention Center, Rabu 27 September 2017.
Saat mengunjungi pengungsi Gunung Agung di Bali, pada Selasa 26 September 2017, Khofifah turut mendampingi Jokowi. Tapi, dari pengakuan Jokowi tidak ada pembicaraan terkait Pilgub Jatim.
Jokowi menambahkan, memang ada laporan terkait keinginan Khofifah tersebut. Kalau memang ada keinginan untuk maju di Pilkada Jawa Timur, Presiden meminta surat resmi.
"Ya baru dikit-dikit (laporan). Artinya, harusnya resminya ada," kata Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan pergantian menteri akan dilakukan pada Oktober 2017. Walau tidak menyebutkan siapa, nama yang mencuat adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
"Nanti, Oktober nanti lah (waktu untuk membicarakan pengganti-pengganti menteri)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.
Menurut JK, Oktober dipilih karena di bulan itu, tahapan pendaftaran pasangan calon Pilkada 2018 dimulai. Sementara itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 sebenarnya mengatur tahapan pendaftaran paslon baru dilaksanakan pada 8-10 Januari 2018. "Pendaftaran Oktober kan?" lanjut JK.
Ia menyampaikan, penggantian harus dilakukan karena pemerintah tidak memperkenankan seorang menteri terbagi fokusnya antara bekerja untuk pemerintah, serta berkampanye pilkada.
Sementara itu, terkait Khofifah, JK menyampaikan bahwa menteri yang sudah menjabat sejak awal pemerintahan Jokowi-JK itu memang telah melapor Jokowi terkait keinginannya untuk maju di Pilkada Jatim.
"Ya, sudah lapor. Tapi ya tentu, bagi saya, saya bilang itu hak Ibu Khofifah sendiri (untuk maju di pilkada)," katanya.
