Menang Praperadilan, Takhta Novanto Masih Digoyang

Ketua DPR Setya Novanto
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan partainya tidak mencampuri putusan praperadilan Ketua Umum Setya Novanto. Namun, dia menilai tetap penting untuk mendengar rekomendasi dari tim kajian Golkar yang meminta Novanto untuk nonaktif dari posisi ketua umum.

Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin

"Karena memang Golkar sendiri tetapkan suara Golkar, suara rakyat. Maka skala penentuan kebijakan Partai Golkar itu memang harus mendengarkan apa yang jadi preferensi kebanyakan publik. Bukan segelinter elit di partai politik," kata Andi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 30 September 2017.

Sementara terkait kemungkinan KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk Novanto, Golkar juga katanya akan menghormati segala proses hukum yang terjadi.

Polisi Didesak Segera Usut Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Stop Kasus e-KTP

"Nah kan masih sedang proses. Kita lihat saja prosesnya, tapi kita hormati apapun keputusannya. Biar aja berjalan, biar hukum yang berjalan," ujar Andi.

Andi juga mengaku telah mendengar masukan dari Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie baru-baru ini. Yakni harus menaikkan Partai Golkar yang elektabilitasnya jatuh.

Respon Jokowi Usai Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

"Harus rebranding Partai Golkar. Kan bukan hanya kita, masyarakat juga nggak mau kalau Partai Golkar ini tersandera isu korupsi," kata Andi.

Sebelumnya, tim kajian elektabilitas telah memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk karena status tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto nonaktif dari jabatannya dan segera menentukan Pelaksana tugas ketua umum.
    

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya