- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau agar tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dilakukan oleh masyarakat secara wajar.
Menurut Wiranto, rangkaian pilkada yang akan dilakukan di 171 daerah itu sejatinya bertujuan untuk menentukan kepala daerah secara demokratis. Tahapan kampanye yang dilakukan secara berlebihan, dikhawatirkan malah menciptakan potensi perpecahan di masyarakat.
"Jangan sampai panasnya (tahapan kampanye) itu melebihi batas kewajaran, sehingga menimbulkan friksi, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan konflik horizontal. Itu yang harus dijaga bersama-sama," ujar Wiranto dalam acara 'coffee morning' bersama kalangan perguruan tinggi swasta di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober 2017.
Menurut Wiranto, pemerintah memaklumi jika suhu politik di 171 daerah itu saat ini mulai memanas akibat pelaksanaan pilkada pada tahun depan. Namun, mantan Panglima ABRI ini menegaskan, pemerintah akan berupaya secara optimal agar suhu politik yang memanas itu tidak lantas menyulut konflik yang bisa memecah belah masyarakat.
"Tetapi tidak hanya tugas Menko Polhukam saja, tetapi juga tugas semua stakeholder, semua pemangku jabatan. Semua yang mampu untuk mengendalikan keadaan itu harus bergerak semua, termasuk masyarakat sendiri," ujar Wiranto.
Wiranto menyampaikan, pilkada juga sejatinya hanya salah satu tahapan dalam upaya membangun bangsa. Ada banyak hal lain yang harus dilakukan supaya Indonesia menjadi bangsa yang maju. Upaya-upaya itu, hanya bisa dilakukan jika bangsa Indonesia bersatu.
"Jangan sampai tugas-tugas yang lain (untuk membangun bangsa) itu menjadi terganggu karena pilkada," ujar Wiranto.
Pemungutan suara pilkada serentak 2018 akan dilakukan pada 27 Juni 2018. Sementara, tahapan awalnya sendiri telah dimulai sejak pertengahan tahun ini. Masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari 2018 hingga masa tenang pada 24 Juni 2018. (ase)
