SBY Temui Jokowi, dari Undangan Nikah Hingga Pilgub Papua

Presiden Joko Widodo Bertemu Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo sudah dipersiapkan sejak lama. Pertemuan ini merupakan lanjutan silaturahmi yang sebelumnya pernah dilakukan keduanya di Istana Negara.

Sulit Berkemih Hingga Ejakulasi Darah Tanda Kanker Prostat

"Direncanakan sebelumnya, pertemuan ini sedianya akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2017 lalu, namun karena kesibukan keduanya akhirnya baru bisa terjadi hari ini," kata Hinca dalam pesan tertulisnya yang diterima VIVA.co.id, Sabtu 28 Oktober 2017.

Hinca mengatakan pertemuan antarpimpinan negara dengan para mantan kepala negara adalah hal biasa dan positif dampaknya bagi bangsa. Selain soal politik, Jokowi juga katanya mengundang SBY dalam pernikahan putrinya nanti.

SBY Akan Jalani Pengobatan Kanker, Dijadwalkan Tiba di AS Kamis Pagi

"Pada kesempatan pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan undangan pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu, yang akan dilangsungkan 8 November 2017 nanti," ujar Hinca.

SBY juga katanya memanfaatkan pertemuan dengan Jokowi itu untuk mengingatkan sikap politik Demokrat yang ingin revisi atas Undang-undang Ormas yang baru disahkan. Menurutnya Presiden Jokowi kemudian berjanji akan merevisi UU Ormas. Demokrat juga pada Senin nanti akan membuat usulan resmi atas poin-poin yang dimintakan pemerintah.

Usai Operasi, SBY Mau Isi Waktu Masa Pemulihan dengan Melukis

"Dengan demikian, anggapan bahwa Partai Demokrat abu-abu atau hanya main aman sangat tidak berdasar dan jauh dari faktanya," kata Hinca.

Selain itu, SBY juga meminta kejadian kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN terkait Pemilihan Gubernur Papua menjadi perhatian serius Jokowi.

"Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang menggunakan posisinya untuk melakukan tekanan karena faktor politik. Partai Demokrat meminta hukum jangan dipolitisasi," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya