VIVAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya tak berniat masuk pemerintahan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Gerindra menegaskan perannya di luar pemerintahan.
Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan tidak ada tawaran bagi Gerindra untuk masuk dalam kabinet pemerintahan SBY. "Belum, belum. Enggak ada," kata Prabowo menanggapi pertanyaan wartawan mengenai adakah tawaran untuk bergabung bersama pemerintahan, usai menghadiri pernikahan Yenny-Faris di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis 14 Oktober 2009.
Sampai sekarang komunikasi yang lebih intensif antara Gerindra dengan pihak Cikeas atau sebaliknya tidak saling mengajukan permintaan maupun penawaran.
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, yang diwawancarai di tempat yang sama, menjelaskan komitmen oposisi dilakukan karena dua alasan. Pertama karena pada saat pemilihan presiden yang lalu Gerindra tidak mendukung SBY. Kedua, karena Gerindra ingin memberi penguatan terhadap kabinet sistem presidensial.
Penguatan sistem presidensial, lanjut Muzani, presiden diberikan hak untuk menentukan pembantunya berdasarkan profesionalitas. "Presiden di persilahkan memilih pembantunya yang cakap dan mungkin loyal," kata Muzani.
Muzani menegaskan Gerindra tidak akan meminta-minta atau mengajukan nama-nama sebagai wujud keinginan bersama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Muzani memahami wajar saja apabila SBY mengasumsikan
Gerindra beroposisi. "Kita di luar pemerintahan," kata Muzani.
Oleh karena itu Gerindra akan mengambil sikap lebih kritis. Kata Muzani, baik di luar maupun didalam pemerintahan sama mulianya. Kalau yang di dalam berperan menjadikan pemerintahan lebih efektif lagi. Kalau yang di luar, perannya mengawasi supaya pemerintahan menjadi lebih baik lagi. "Dua-duanya baik untuk demokrasi dan rakyat," kata Muzani.
Lebih jauh, sikap politik Gerindra, kata Muzani, akan diumumkan oleh Prabowo selaku ketua Dewan Pembina setelah pelantikan presiden.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
