- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut pernah mendengar ada pimpinan KPK yang berulang kali mendatangi Setya Novanto untuk melakukan negosiasi terkait dengan persoalan pansus angket KPK.
"Saya mendengar, ada pimpinan KPK yang bilang begini ini terkait nanti yang saya bilang soal perebutan tiket. Pak Nov itu kan berkali-kali didatangi untuk diajak nego. Malah dia mau ngajak nego termasuk soal pansus angket," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin 13 November 2017.
Ia pun menjelaskan pada Novanto, mekanisme angket adalah mekanisme paripurna dari usulan anggota. Sehingga tak ada hubungannya dengan kekuatan pimpinan DPR.
"Kasih tahu mereka. Itu enggak bisa dinegokan. Lalu kemudian ada lagi pimpinan KPK yang minta nego supaya tidak dipanggil sama angket. Saya bilang enggak bisa. Angket itu adalah mekanisme yang independen. Enggak ada hubungannya dengan pimpinan," kata Fahri.
Ia pun sebagai Wakil Ketua DPR 'mengunci' supaya jangan ada intervensi kepada mekanisme DPR. Sebab DPR adalah lembaga independen yang tak boleh diganggu.
"Tapi kemudian ada pimpinan KPK yang ngomong begini, kata mereka bagi kami Setya Novanto adalah mahkota KPK. Kalau dia tidak dipenjara maka hancurlah KPK. Dia ngomong begitu. Itu konfirmasinya datang dari beberapa tempat kemudian juga Pak Nov istilahnya mengiyakan," lanjut Fahri.
Menurutnya, kasus Novanto sebenarnya memang lebih banyak urusannya bukan hukum lagi. Karena fakta hukumnya tidak ada yang terungkap termasuk soal bagi-bagi uang korupsi e-KTP.
"Tinggal ini adalah soal tender tender pengadaan. Biasa lah orang main tender kemudian kita enggak tahu juga karena ini kan bisnis software dan sebagainya. Melibatkan orang Amerika. Itunya meninggal dan sebagainya kita enggak tahu," kata Fahri.
