- ANTARA FOTO/ Yudhi Mahatma.
VIVA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga menyebut banyak anggota dewan prihatin dengan sikap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang mangkir lagi dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Novanto beralasan KPK harus meminta izin ke DPR.
"Kalau dari kami sesama anggota dewan merasa prihatin melihat situasi yang ada. Seharusnya menjadi satu contoh bagi masyarakat bahwa kita juga mematuhi atau menjalani proses hukum yang berlaku," kata Eriko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2017.
Menurut Eriko, selama ini dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo tidak pernah mencampuri urusan hukum. Bahkan soal Panitia Khusus Angket KPK di DPR.
"Karena Presiden menginginkan proses hukum berjalan dengan baik, dengan apa adanya, tidak menjadi intervensi karena kekuasaan," ujar Eriko.
Dia menilai jika nanti ada intervensi dari Presiden, maka di kemudian hari hal ini bisa terjadi lagi. Sehingga modus menghindari pemeriksaan ini menjadi preseden yang tidak baik.
"Dan hal-hal seperti ini kan hal yang tidak baik. Ini menjadi contoh bagi masyarakat," kata Eriko.
Seperti diketahui, KPK hari ini memanggil Setya Novanto, sebagai tersangka usai dijerat kembali sebagai tersangka korupsi e-KTP. Kendati begitu, Novanto dipastikan tidak akan memenuhi panggilan perdana KPK pada hari ini, Rabu, 15 November 2017.
"Kami sudah kirim surat (ke KPK), kami tidak akan hadir," kata penasihat hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dikonfirmasi awak media. (ase)
