- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Posisi Ketua DPR menjadi sorotan lantaran Setya Novanto resmi ditahan KPK. Desakan agar Novanto sebaiknya diganti disuarakan berbagai pihak. Namun, pergantian ini juga mesti menyesuaikan aturan.
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Roy Suryo mengatakan partainya belum bisa memutuskan terkait soal status Novanto. Tapi, ia menekankan Demokrat mengacu aspirasi rakyat.
"Yang jelas Partai Demokrat itu tidak pernah jauh dari pandangan rakyat. Apa yang sebaiknya bagi DPR, bagaimanapun juga itu kan merepresentasikan rakyat jadi harus sesuai dengan pandangan rakyat," kata Roy di gedung DPR, Senin, 20 November 2017.
Ia menambahkan meskipun kerja pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, tapi tetap ada hal yang tak bisa dijalankan tanpa ketua. Seharusnya, kata dia, Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengambil keputusan demi rakyat.
"Maka saya secara pribadi MKD itu bisa mengambil keputusan demi rakyat. Makanya kita ikuti saja. Yang jelas fraksi partai Demokrat selalu mengikuti pandangan masyarakat, pandangan rakyat," kata Roy.
Adapun Ketua DPP yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan pergantian Ketua DPR pasca Novanto menjadi tersangka harus mengacu Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR.
"Iya Demokrat meminta supaya pengisian lowongan jabatan ketua DPR pasca Pak Novanto ditetapkan jadi tersangka agar ikuti mekanisme ketentuan yang sudah diatur jelas dalam UU MD3. Jalankan saja," kata Benny di gedung DPR, Jakarta, Senin, 20 November 2017.
Novanto resmi ditahan KPK, Minggu, 19 November 2017 usai menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat selama dua hari.
