- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyarankan Partai Golkar segera melakukan konsolidasi internal. Langkah tersebut demi menjaga soliditas internal seiring bergulirkan kasus sang Ketua Umum Setya Novanto di KPK.
"Kedua perlu memutuskan langkah apa yang harus diambil menyusul ditahannya Setnov sesuai AD/ART Golkar. Ini yang penting sehingga keputusan tadi memenuhi landasan hukum," kata Siti saat berbincang dengan VIVA, Selasa, 21 November 2017.
Zuhro mengingatkan konsolidasi tidak hanya pada satu faksi saja. Dia menyebut setidaknya ada empat faksi di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Ada faksi Aburizal Bakrie, faksi Jusuf Kalla, faksi Akbar Tandjung, faksi Agung Laksono. Bagaimana empat faksi ini diajak berembuk, mau dibawa ke mana Golkar?" lanjut dia.
Tokoh intelektual yang baru saja terpilih sebagai salah satu anggota Presidium Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu menyatakan bahwa saat ini menjadi periode yang sangat tidak mudah, sangat pelik bagi Golkar. Karena setelah silang sengkarut, konflik internal panjang, mereka bisa membentuk suatu kepengurusan baru dengan Setnov sebagai ketua umum.
"Belum dua tahun. Tentunya sengketa silang sengkarut dua kepengurusan kemarin jadi momok. Setnov digondeli, dipertahankan sebagai ketua umum, istilahnya Plt. Ada kekhawatiran kalau dia lengser, porak poranda," kata Zuhro yang juga akrab disapa Wiwik tersebut.
Zuhro menambahkan sebagai organisasi yang menjadi pilar demokrasi, mau tidak mau Golkar harus menggelar Munas baru. Apalagi bila mengacu pada AD/ART yang mengatur adanya pelaksana tugas.
"Tapi sampai kapan ada Plt? Golkar sedang tidak beruntung. Ini Pilkada sudah jalan, masuk tahun politik. Mereka tidak diberi ruang untuk bernafas," katanya.
Bila memang Setnov diganti, Zuhro menyarankan agar ketua umum penggatinya adalah sosok yang dijamin keluarbiasaannya seperti yang dia sarankan pada saat jelang Munaslub Golkar di Bali 2016 silam. Baik dari sisi kompetensi, kapasitas, integritas, maupun leadershipnya oke.
"Kalau mengacu AD/ART cukup plt. Menurut saya dalam keadaan darurat seperti ini, legitimatisi kuat harus munas. Tapi para calon harus ikut aturan main. Jangan menghalalkan semua cara,” demikian Siti Zuhro.
