VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, La Ode Ida, menilai 50 persen nama-nama yang muncul untuk mengisi kabinet pemerintahan SBY-Boediono tidak sesuai kompetensi. Bahkan ada menteri yang tak bisa berbahasa Inggris, ditaruh sebagai menteri yang juga mengurusi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Pos ini harus diisi orang yang bisa bahasa Inggris. Calonnya tidak bisa bahasa Inggris," kata La Ode dalam diskusi di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin 19 Oktober 2009.
Helmy Faisal, yang mendapat posisi Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal juga dikritik. Helmy dinilai La Ode tidak tepat mengisi pos tersebut. "Indonesia Timur menanti gebrakan dari kementerian ini. Sejak awal ada, tidak ada gebrakan. Dia (Helmy) tidak tepat," katanya.
Kemudian, Djoko Kirmanto dan Sudi Silalahi juga tidak layak lagi menjadi menteri karena usia dan problem kesehatan. "Harusnya pensiun saja," ujar La Ode.
Selain mereka, La Ode berpendapat Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian), Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat), Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan) juga tidak tepat menjabat bidang menteri yang disiapkan untuk mereka.
Harusnya posisi menteri "Tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan departemen dan kementerian tersebut," ujar La Ode.
Heboh Kasus Korupsi Rp3.000 T dari Rafael Alun yang Mengalir ke 25 Artis, Begini Faktanya
Baru-baru ini, perhatian publik terpanggil oleh tuduhan korupsi sebesar Rp 3000 triliun yang menimpa Rafael Alun Trisambodo hingga dipecat dari Kementerian Keuangan.
