- VIVA.co.id/tpnpbnews
VIVA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik di pemilihan kepala daerah 2018. Ada tiga provinsi yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan tertinggi. Dari tiga provinsi tersebut, Papua merupakan daerah yang punya kerawanan tertinggi.
"Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya adalah Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku," kata Abhan dalam acara grand launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Selasa 28 November 2017.
Ia menjelaskan, suatu daerah atau provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi apabila memiliki skor antara 3.00 hingga 5.00. Provinsi yang memiliki skor 2.00 hingga 2.99 masuk dalam kategori rawan tingkat sedang. Sementara, provinsi yang mendapat skor 0 hingga 1.99 masuk dalam kategori rendah.
Hasil riset yang dilakukan Bawaslu sejak pertengahan 2017, Provinsi Papua mendapatkan indeks skor 3.41. Sementara, Provinsi Maluku mendapatkan skor 3.25, dan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan skor 3.04.
"Skor atau penilaian ini dilakukan berdasarkan pengawasan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, kerawanan tinggi pada Pilkada di Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi. Hal itu disebabkan pertisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang masih minim. Adapun kerawanan di Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.
"Adapun penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi," ujarnya.
Selain itu, Bawaslu juga merilis 14 provinsi lainnya yang masuk dalam kategori kerawanan tingkat sedang dengan skor 2.00 hingga 2.99. keempat belas provinsi itu adalah, Sumatera Utara dengan skor 2.89, Sulawesi Tenggara 2.81, Kalimantan Timur 2.76, Maluku Utara 2.71.
Kemudian, Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.70, Jawa Timur 2.68, Sumatera Selatan 2.55, Nusa Tenggara Barat 2.54, Sulawesi Selatan 2.53, Jawa Barat 2.52, Riau 2.46, Lampung 2.28, Bali 2.19, dan Jawa Tengah 2.15.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, bahwa tingkat kerawanan pemilu di Indonesia masih tinggi. Menurut dia, indikator kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari masih maraknya penggunaan isu SARA dan tingginya angka politik uang dalam pilkada di sejumlah daerah.
"Ini tugas kita bersama-sama. Pak Presiden sudah berkali-kali mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu baik pilkada serentak, pileg maupun pilpres harus berjalan dengan kondusif," kata Tjahjo. (mus)
