- VIVA/Ade Alfath
VIVA – Jika pihak kepolisian memprediksi lima daerah rawan konflik dalam pilkada serentak 2018, yakni Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua, maka lain halnya dengan Badan Pengawas Pemilu RI yang menempatkan Papua sebagai urutan pertama, kemudian disusul oleh Maluku, Kalimantan Barat, Sumatra Utara dan Jawa Timur.
"Memang beda survei. Kita tidak bisa samakan dengan kepolisian, indeks yang kami gunakan memang berbeda dengan kepolisian," kata Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu RI, saat ditemui di kantor Bawaslu Banten, Kota Serang, Selasa, 28 November 2017.
Kata dia, isu SARA masih akan digunakan untuk saling 'baku hantam' menjungkalkan lawan-lawan politik sesama calon. Dia juga mengatakan, tindak kecurangan yang masih akan terjadi adalah politik uang, pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga politik identitas atau kedaerahan.
"Itu akan menjadi highlight 2018. Itulah mengapa kiamimembuat indeks kerawanan ini untuk memberikan warning kepada penyelenggara negara," terangnya.
Karenanya, Fritz meminta kepada seluruh KPU, Polisi, pemerintah daerah untuk sama-sama mencegah segala macam potensi kecurangan pilkada guna meminimalisir kerawanan pemilu. (ase)
Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Uji Kelayakan
Tes PCR kedua, kata Junimart, dilakukan menjelang uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan yakni sebelum 14 Februari.
