JK: Munaslub Dulu, Baru Tentukan Pergantian Ketua DPR

Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mitra Angelia

VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembahasan pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR harus dilakukan Partai Golkar setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Dengan Munaslub terlebih dulu, maka menurut JK bisa menyatukan pandangan kader Golkar.

Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin

"Di kalangan anggota DPR saja terjadi perbedaan pendapat. Jadi, lebih baik disatukan pandangan dulu baru dimajukan. Disatukan dulu suara Golkar," kata JK di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2017.

JK menekankan mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) setuju Munaslub terlebih dulu sebelum penentukan kader sebagai Ketua DPR. Ia pun heran dengan sikap Novanto yang menunjuk Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera III Aziz Syamsudin sebagai penggantinya.

Polisi Didesak Segera Usut Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Stop Kasus e-KTP

"Hampir semua di Golkar menginginkan Munaslub dulu baru pergantian ketua DPR. Yang mengusulkan bukan Novanto karena dalam tahanan. Masa di dalam tahanan dia mengganti orang," lanjut mantan Ketua Umum Golkar itu.

Menurut dia, sikap Novanto yang menunjuk Aziz berpotensi memecah internal Golkar. Hal ini tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Respon Jokowi Usai Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Terkait waktu Munaslub, JK memprediksi tidak akan lama lagi. Bahkan, kata dia, ada kemungkinan Desember 2017 digelar Munaslub.

"Saya pikir tidak akan lama ini. Kan mungkin bulan ini juga Golkar akan Munaslub, baru pilih ketua. Ketua umum baru akan mengusulkan ke DPR, mungkin," ujar JK.

Setya Novanto sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan menerima pengunduran diri Novanto. Untuk sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR sampai terpilihnya pengganti Novanto dari Golkar secara definitif.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya