- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Partai Hanura, kini dirundung dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Setelah kubu Ambhara resmi memecat Oesman Sapta Odang atau Oso selaku ketua umum digantikan oleh Daryatmo, saat munaslub beberapa hari lalu.
Kubu Oso, tentu tidak ingin menyerah. Sehingga, kini partai itu dipimpin oleh dua kubu yang berbeda. Dengan peristiwa ini, Hanura dianggap tidak memiliki managemen konflik yang baik.
“Dualisme kepengurusan ini akan menghambat konsolidasi partai menghadapi verifikasi parpol, serta kerja-kerja politik menghadapi Pilkada,” ujar pengamat politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam, kepada VIVA.co.id, Minggu 21 Januari 2018.
Konsolidasi penting, untuk menghadapi pemilu 2019 mendatang. Apalagi, partai ini juga sudah mendeklarasikan mengusung Jokowi pada pemilu presiden tahun 2019.
Arif khawatir, saat ini masih proses verifikasi partai oleh KPU. Bisa jadi, Hanura tidak lolos.
“Ini juga mengindikasikan, partai tak memiliki mekanisme manajemen konflik yang bisa mengelola berbagai konflik kepentingan,” katanya.
Kehadiran Wiranto, lanjut Arif, dalam ikut menyelesaikan konflik menjadi penting karena ia memiliki legitimasi politik sebagai pendiri. Karena itu, ada baiknya segera turun menangani konflik ini.
“Wiranto sebagai pendiri memiliki legitimasi politik untuk menengahi konflik ini, mengelola perbedaan kepentingan sekaligus menjadi tokoh untuk menjadi titik temu,” ujar Arif.
Sebagaimana diketahui, Hanura kini memiliki kepengurusan ganda karena dalam rapat di kubu Ambhara yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hanura Sarifudin Sudding diputuskan untuk memberhentikan OSO sebagai Ketua Umum dan menunjuk Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Hanura.
