VIVAnews - Direksi PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) kembali menunda keputusan akan tetap bertahan di Liga Super Indonesia atau bergabung dengan Liga Primer Indonesia.
Sedianya keputusan tersebut digelar kemarin, Jumat, 28 Januari 2011. Namun, rapat tersebut ditunda hingga awal pekan depan.
Seperti diungkapkan Komisaris PT PBB, Kuswara S Taryono, bahwa rapat internal direksi PT PBB rencananya akan digelar antara tanggal 1-3 Februari 2011.
Pertemuan terpaksa dibatalkan, kata dia, karena ada pergeseran waktu dan sedikit perubahan dalam agenda pertemuan. "Diantaranya kami juga akan mengundang sejumlah tokoh dan mantan pengurus seperti mantan Ketua Umum Persib, Pak Dada Rosada. Pekan depan kami pastikan sudah ada keputusannya," jelas Kuswara.
Penundaan pertemuan ini seolah menunjukkan posisi Maung Bandung yang dilematis, antara memutuskan keluar dari Liga Super Indonesia atau tidak.
"Perlu dikaji secara matang sebelum menentukan sikap. Pertemuan nanti, salah satu dasarnya karena kami menginginkan pertandingan sepakbola yang bersih dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play," ujarnya.
"Kami sudah kumpulkan dokumen-dokumen catatan mulai dari pertandingan saat menghadapi PSPS Pekanbaru, Sriwijaya FC, termasuk laga melawan Arema di Stadion Siliwangi (23 Januari). Dokumen tersebut tidak hanya catatan soal kinerja wasit, juga hal lain. Jadi sikap kami nantinya mungkin bakal lebih luas, bukan sekadar bicara LSI atau LPI. Tapi persoalaan yang lebih universal," terang Kuswara.
Ketika dimintai komentar soal klaim pihak Liga Primer Indonesia (LPI) yang sudah menghubungi Persib. Kuswara justru menyampaikan jawaban yang berbeda dengan Dirut PT PBB dan Manajer Persib, Umuh Muchtar.
"Sejauh ini belum ada komunikasi dengan penyelenggara LPI ataupun pengurus LPI. Tapi kami cukup menaruh apresiasi jika memang LPI menyatakan membuka pintu buat Persib," tegasnya.
Laporan: YADI | Bandung
Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang
Keberanian Kejagung itu karena seperti mengusut dugaan kasus tambang yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
